KABARTAMBANG – Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) terus memperkuat pengelolaan sumber daya mineral melalui peningkatan produksi, hilirisasi, dan pembangunan ekosistem industri terintegrasi untuk memperbesar nilai tambah serta kontribusi ekonomi bagi negara.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan sektor pertambangan memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga masih terbuka ruang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
“Optimalisasi penerimaan negara akan semakin optimal melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung melalui entitas milik Negara. Dengan dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan, MIND ID berkomitmen terus memperkuat kontribusi bagi negara melalui pengelolaan sumber daya mineral yang semakin terintegrasi, penguatan hilirisasi, dan pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Maroef dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.
Berdasarkan Laporan Keberlanjutan MIND ID 2025, grup pertambangan tersebut mencatat Generated Economic Value sebesar Rp185,16 triliun. Sementara Distributed Economic Value mencapai Rp180,30 triliun.
Aliran manfaat ekonomi tersebut disalurkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, mitra kerja, dan masyarakat. Kontribusi langsung kepada negara tercermin dari pembayaran kewajiban pemerintah yang mencapai Rp32,82 triliun, terdiri atas dividen, pajak, dan kewajiban lainnya.
Untuk memperbesar nilai tambah, MIND ID juga mengembangkan sejumlah proyek hilirisasi. Pengembangan tersebut mencakup ekosistem bauksit-alumina-aluminium terintegrasi, pemurnian dan pencetakan emas logam mulia, hingga pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Maroef mengatakan pengembangan industri hilir menjadi salah satu langkah untuk memperluas basis industri nasional sekaligus menciptakan lebih banyak nilai ekonomi di dalam negeri.
Selain penerimaan negara dan hilirisasi, Grup MIND ID juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan energi melalui anak usahanya, PT Bukit Asam Tbk.
Bukit Asam secara konsisten memenuhi bahkan melampaui kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Kebijakan tersebut memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional tetap tersedia.
Maroef menegaskan penguatan peran BUMN di sektor mineral tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam juga harus menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, penguasaan teknologi, serta penerimaan negara di dalam negeri.
“Kami siap menjalankan mandat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, dan MIND ID, kami meyakini kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi yang semakin kuat bagi memperkuat kedaulatan ekonomi dan kemakmuran rakyat,” katanya.
Dalam kesimpulan RDP, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya MIND ID dan seluruh anggota grup dalam memperkuat tata kelola pertambangan, mempercepat hilirisasi, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Komisi XII juga mendukung MIND ID memperoleh kepastian penerapan DMO dan memperkuat tata niaga komoditas strategis, termasuk emas, agar lebih transparan dan dapat meningkatkan penerimaan negara.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan pembentukan MIND ID sejak awal diarahkan untuk mendorong perubahan pengelolaan mineral dari aktivitas ekstraksi menuju pengembangan industri bernilai tambah.
“Bahwa negara menguasai sumber daya alam, diolah sendiri, menjadi industri, menciptakan nilai tambah, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat,” kata Gunhar.
Ia menilai MIND ID memiliki posisi strategis sebagai instrumen negara untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam agar tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi berkembang menjadi bagian dari industrialisasi nasional.
