KABARTAMBANG – Gabah Petani Keluar Daerah, Legislator PKB Bulukumba ini Dukung Langkah Penggiling Lokal
Bulukumba – Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Samsir Siregar, menyatakan dukungannya terhadap langkah para penggiling gabah di Bulukumba yang tengah menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Sebelumnya, Forum Penggiling Padi Lokal Bulukumba (FPPLB) mengeluarkan peringatan terkait kondisi yang dinilai dapat mengganggu ketahanan pangan daerah.
Mereka mengungkapkan bahwa banyak penggilingan padi lokal terancam berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku gabah.
Kondisi ini dipicu oleh maraknya pembeli dari luar daerah yang menyerap gabah petani dengan harga lebih tinggi.
Dalam jangka pendek, situasi tersebut memang menguntungkan petani.
Namun, dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan dampak serius berupa kelangkaan beras dan lonjakan harga di pasar lokal.
“Kami melihat ada pergerakan masif pembeli dari luar daerah yang menyerap gabah petani dengan harga tinggi. Di satu sisi ini menguntungkan petani dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan daerah. Gabah kita ‘lari’ keluar, sementara masyarakat kita sendiri bisa kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” tegas Koordinator FPPLB, Abbana.
Menanggapi hal tersebut, Samsir Siregar menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran para pelaku usaha penggilingan padi lokal.
Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut stabilitas pangan masyarakat luas.
“Saya mendukung langkah para penggiling gabah yang menyuarakan kondisi ini. Ini memang harus dibicarakan bersama untuk kepentingan petani dan keberlangsungan penggilingan lokal,” ujarnya.
Menurut Samsir, dukungan tersebut didasari oleh beberapa alasan penting.
Pertama, penggilingan padi lokal merupakan bagian vital dalam rantai distribusi pangan daerah.
Jika mereka berhenti beroperasi, maka pasokan beras lokal akan terganggu.
Kedua, ia menilai perlu adanya perlindungan terhadap ekosistem pangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang cenderung menguntungkan pihak bermodal besar dari luar daerah.
Ketiga, Samsir menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Jika gabah terus keluar daerah tanpa kontrol, maka masyarakat Bulukumba sendiri berisiko membeli beras dengan harga lebih mahal.
Olehnya ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, seperti pengaturan distribusi gabah, penguatan cadangan pangan lokal, serta perlindungan terhadap pelaku usaha penggilingan padi kecil dan menengah.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Bulukumba tetap terpenuhi dengan harga yang wajar,” tutupnya.
