KABARTAMBANG – Seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, pemerintah terus mempercepat langkah menuju ketahanan dan swasembada energi.
Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung target produksi nasional sebesar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2029.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi yang lebih luas melalui penawaran lelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) Migas potensial, sebagai bagian dari strategi peningkatan cadangan dan produksi migas nasional secara berkelanjutan.
“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” ujar Bahlil saat membuka acara Indonesia Petroleum Association Convention dan Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).
Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi 118 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) potensial. Rinciannya meliputi 43 wilayah yang masih dalam tahap studi bersama, 50 wilayah potensial pada tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, serta 25 wilayah yang telah ditandatangani, termasuk 8 WK hasil lelang 2025 yang penandatanganan kontraknya disaksikan langsung oleh Menteri ESDM.
Kedelapan WK tersebut adalah Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Rinciannya sebagai berikut:
WK Gagah, berlokasi di onshore Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 173 juta barel minyak dan 1,1 Trillion Cubic Feet (Triliun Kaki Kubik atau TCF) gas, dengan nilai komitmen pasti USD4,25 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Bintuni, berlokasi di onshore dan offshore Papua Barat. Potensi sumber dayanya mencapai 2,1 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD16,55 juta dan bonus tanda tangan USD1,25 juta.
WK Karunia, berlokasi di onshore dan offshore Sumatera Utara dan Riau. Potensi sumber dayanya sebesar 82 juta barel minyak dan 0,13 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD9,9 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Drawa, berlokasi di offshore Papua Barat dan Papua Barat Daya. Potensi sumber dayanya 0,36 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,45 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.
WK Jalu, berlokasi di offshore Laut Andaman. Potensi sumber dayanya sebesar 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,6 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Southwest Andaman, berlokasi di offshore Laut Andaman. Wilayah ini memiliki sumber daya potensial 3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD8,2 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Barong, berlokasi di offshore Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Potensi sumber dayanya 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD2,5 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.
WK Nawasena, berlokasi di onshore dan offshore Jawa Timur. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 1,3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD3,5 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
Secara keseluruhan, delapan WK tersebut memiliki total nilai komitmen pasti sebesar USD57,95 juta dan total bonus tanda tangan USD3,15 juta, dengan perkiraan sumber daya mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.
Menurut Bahlil, penandatanganan WK tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap potensi migas Indonesia.
Investasi ini diharapkan menjadi katalis penting untuk menemukan cadangan migas baru, meningkatkan produksi nasional, menambah penerimaan negara, serta membuka lapangan kerja.
Oleh karena itu, Menteri ESDM juga mendorong agar pengusaha migas di daerah-daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya, namun dengan catatan, harus memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang migas.
“Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional,” ujarnya.
Bahlil juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar seluruh kesepakatan dapat dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga proyek bisa selesai tepat waktu dan mendukung peningkatan produksi migas nasional.
“Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan. Berarti itu yang tidak mau melakukan kerja sama. Kita butuh kerja sama yang baik, kita butuh kolaborasi yang baik untuk saling mendukung agar apa yang menjadi mimpi cita-cita dan program kita, bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Saat ini, pemerintah terus mendorong swasembada energi melalui percepatan investasi hulu migas, penyederhanaan regulasi, reaktivasi sumur idle, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). ***
