KABARTAMBANG – Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil melaporkan sebanyak 20 proyek hilirisasi tahap awal telah berjalan dengan sebagian memasuki tahap peletakan batu pertama dan sisanya segera dimulai dalam waktu dekat.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah yang tengah difinalisasi.
Presiden memberikan arahan agar seluruh potensi energi domestik dimaksimalkan untuk mendukung kemandirian energi nasional.
Pengembangan energi berbasis etanol dan biodiesel dari Crude Palm Oil atau CPO menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan tersebut.
Optimalisasi energi dalam negeri diharapkan mampu menekan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam laporan tersebut, Bahlil juga menyampaikan perkembangan harga komoditas energi dan mineral seperti batu bara dan nikel yang masih dipantau pemerintah.
Kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut belum mengalami perubahan meskipun dinamika pasar global terus bergerak.
Pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel dengan pendekatan terbatas guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral atau HPM untuk komoditas nikel.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.
Presiden turut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan negara dan peningkatan penerimaan sektor mineral.
Arahan tersebut mencakup upaya mencari sumber pendapatan baru dari sektor mineral yang selama ini dinilai belum memberikan hasil optimal bagi negara.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga rendah tanpa memberikan nilai tambah maksimal.
Ia menyebut tahun 2026 akan menjadi fase penting dalam pembuktian kedaulatan pengelolaan mineral nasional. ***
