Kabartambang.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Freeport-McMoRan di Papua diarahkan untuk membuka cadangan baru sekaligus mengamankan penerimaan negara dan kesinambungan produksi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam jumpa pers daring yang dipantau di Jakarta pada Jumat, seiring proyeksi puncak produksi Freeport pada 2035.
Ia menjelaskan kapasitas produksi konsentrat tembaga Freeport sebelumnya mencapai 3,2 juta ton per tahun yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga serta 50–60 ton emas.
Strategi Keberlanjutan Produksi Nasional
Menurut Bahlil, puncak produksi pada 2035 menuntut langkah antisipatif agar operasional tambang di Timika tetap berlanjut.
“Karena 2035 adalah puncak produksi, maka penting bagi kita mencari solusi agar eksistensi dan keberlanjutan usaha di Timika bisa terus terjaga,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport disebut telah menjalin komunikasi intensif untuk merumuskan skema perpanjangan izin tersebut.
Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di Freeport tercatat sebesar 51 persen.
Melalui perpanjangan IUPK, pemerintah berpeluang memperoleh tambahan divestasi 12 persen saham tanpa biaya akuisisi.
Dengan skema tersebut, kepemilikan Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 63 persen pada 2041.
Sebagian tambahan saham itu juga direncanakan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.
Bahlil menilai perpanjangan izin akan menjaga kesinambungan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat penerimaan negara bukan pajak.
Ia menargetkan penerimaan negara dari royalti dan pajak, khususnya komoditas emas, meningkat signifikan pada periode izin berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintah dan Freeport telah menandatangani nota kesepahaman perpanjangan IUPK.
Perpanjangan izin di kawasan Grasberg itu berlaku untuk periode 2041–2061.
Nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar dolar AS untuk 20 tahun ke depan.
